EVALUASI DINAS SOSIAL GELAR BANTUAN SOSIAL TAHAP PERTAMA
Yustinus J Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengapresiasi proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat tahap pertama yang sudah bisa berjalan dengan baik dan lancer.
“Meskipun ada masalah, ini hal yang menjadi catatan dan harus kita lakukan evaluasi. Sejak bulan Maret 2020, covid-19 menjadi wabah, kita tahu Dinas Sosial langsung membantu masyarakat. Bantuan yang diberikan pemerintah, bukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi hanya membantu. Soal data, kita sepakat untuk terus memperbaiki data yang ada. Sehingga mendapatkan bantuan adalah orang yang betul layak dan belum mendapatkan bantuan bentuk lain. Saya mendukung untuk dilakukan up date data penerima bantuan yang akan dilakukan ”terang Yustinus J
“Kita minta Pemerintah Desa bisa segera melakukan up date dan memverifikasi data penerima bantuan dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Sehingga penyaluran bantuan sosial tahap kedua nanti, tidak ada lagi komplain dari masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Setina dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini mampu mensosialisasikan bantuan sosial berupa beras dan uang tunai tahap kedua ini bisa dilakukan. “Selain itu, kita juga akan melakukan evaluasi terhadap data dan proses penyaluran bantuan sosial pusat dan daerah yang dilakukan pada April sampai Juni 2020. Kami berharap kegiatan ini mampu membangun pemahaman tentang data dan bantuan sosial yang ada di Kabupaten Sintang” terang Setina.
“Saya juga meminta camat dan koordinator program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Sintang dapat memahami semua hal dalam bantuan sosial dari pemerintah pusat ini karena kami menghadirkan narasumber langsung dari pihak yang menjadi mitra dalam penyaluran bantuan ini seperti Kantor Pos Sintang, BPJS Sintang, Bank Mandiri dan Perum Bulog ”tambah Setina.
Dandim 1205 Sintang Letkol Inf. Eko Bintara Saktiawan mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan bisa bekerja dengan baik dan benar-benar memberikan rasa adil kepada masyarakat karena konflik muncul akibat dari rasaadilan yang dirasakan oleh masyarakat. “Selama ini anggota TNI dan Polri sudah terlibat langsung dalam penyaluran bantuan tahap pertama. Saya selalu menerima laporan dari tim kami di kecamatan dan desa saat proses penyaluran bantuan. Ada masalah, kita cari akar permasalahannya dan selesaikan. Kalau ada kesimpangsiuran data, kita cari data yang mana yang berbeda. Karena perbedaan data ini bisa menimbulkan masalah. Gubernur Kalbar juga sudah meminta bantuan TNI dan Polri untuk mendata penerima bantuan sosial melalui Babinkamtibmas dan Babinsa.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sintang H. Senen Maryono mendukung agar perbaikan data penerima bantuan. “DPRD memiliki tugas dan memberikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Kami mendukung perbaikan data penerima bantuan sosial untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada saat penyaluran bantuan tahap kedua nanti ”terang H. Senen Maryono.
