HADIRI RAKOR PGRI KETUNGAU HILIR, JAROT INGATKAN TUGAS PGRI.

SINTANG. Bupati Sintang, Jarot Winarno, membuka kegiatan koordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Ketungau Hilir tahun 2020, di Halaman SMA Negeri 1 Ketungau Hilir, Desa Beloh Mulyo, Kec. Ketungau Hilir, Selasa (25/8/2020).

Rakor PGRI Kec. Ketungau Hilir ini mengusung tema "mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang solid dan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan abad ke-21 di Kab. Sintang".

Turut hadir pada kegiatan ini Anggota Komisi C DPRD Kab. Sintang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Ketua PGRI Kab. Sintang, unsur Forkopimcam Ketungau Hilir, para peserta rakor dan tamu undangan lainnya. 

Dalam krisisnya Jarot Winarno membahana Pemkab Sintang sangat menyambut baik atas terselenggaranya rakor PGRI Kec. Ketungau Hilir ini. Jarot indikator keberadaan PGRI begitu khusus dan penting, karena merupakan mitra strategis pemerintah dalam dunia pendidikan. Menurut Jarot tugas PGRI ada 4, yakni berhimpun meningkatkan kualitas, menjaga etika profesi, melindungi anggota dan mampu mensejahterakan guru.

"Berhimpun atau berkumpul untuk meningkatkan kualitas anggota, kualitas guru proses belajar mengajar tu makin bagus, kemudian kualitas pendidikan kita pun semakin meningkat, pemerataan pendidikan juga meningkat" kata Jarot.

Kemudian lanjut Jarot, sebagai organisasi, PGRI wajib menjaga etika profesi baik dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat maupun dalam dunia kerja. "Misal jangan sampai ada punggutan pembohong di sekolah segala macam, gubernur bilang tidak boleh ada punggutan macam-macam. Ada satu sekolah meminta punggutan, kita nd tipis telinga, kita tanya dengan dinas pendidikan, kita tanya dengan guru yang lain, dengan PGRI, benar Itulah salah satu etika profesi yang di jaga "beber Jarot. 

"Wajib melindungi anggotanya, jadi kalau anggota punya masalah, harus di perlakukan secara adil, dan harus mampu mensejahterakan guru" tambah Jarot.

Selain itu, Jarot juga mengingatkan agar para guru mengakrabkan diri dengan teknologi, karena kalau tidak, pasti akan mundur. "Saya ingatkan, mari kita para guru terus meningkatkan pengetahuan kita, mengakrabkan diri dengan teknologi, kita jadikan tantangan sekarang di masa pandemi global corona" ujar Jarot

Bahkan, hal tersebut kata Jarot menjadi kesempatan untuk membahas tentang model sama-sama merdeka belajar di tengah pandemi corona, model belajar merdeka di desa-desa yang tidak ada jaringan internet di tengan masa pandemi corona seperti apa. "Keluarkan konsep, beban kurikulum di kurangi, cari yang substansial saja, jangan jadi beban berat buat kita, perkiraan yang diharapkan dari rakor ini" pesan Jarot.

"Yang jelas para guru tidak sendirian, masalah apapun tetap kami tampung, tetap ikuti kita, kemudian kita harap rakor ini bisa berjalan dengan baik. Mendapatkan hasil yang nantinya bisa di sampaikan ke pemkab, sehingga kedepan bisa di bahas bersama-sama" Jarot.

Ketua PGRI Kec. Ketungau Hilir, Juniwan mengatakan saat Kecamatan Ketungau Hilir sangar kekurangan jumlah guru, dimana yang paling ialag guru honorer dan guru kontrak di bandingkan dengan ASN. 

"Kami juga mengalami kekurangan sarana dan prasarana pendidikan baik gedung sekolah, perpustakaan, rumad dinas guru dan lainnya" beber Juniwan. 

Selain itu juga lanjut Juniwan, sekolah-sekolah di Kecamatan Ketungau Hilir ini pada umumnya memiliki jumlah murid yang sedikit atau leboh dari 50% sekolah di Ketungau Hilir ini muridnya sedikit.

"Ada yang muridnya 25 orang satu SD pak, jadi muridnya yang diatas 100 itu hanya ada beberapa sekolah" jelas Juniwan.

Sehingga hal tersebut di sampaikannya berpengaruh terhadap penerimaan dana BOS, dimana dana BOS yang di terima itu sedikit kalau jumlah muridnya sedikit. Yaitu hal yang berdampak terhadap angara operasional sekolah menjadi minim, hal itu sering menjadi keluhan kepala sekolah. "Kami berharap dana bosda akan kembali pak, kami yakin pemerintah daerah dan DPRD memiliki kewenangan mengadakan kembali dana bosda tersebut" ujar Juniwan. 

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kab. Sintang, Melkianus mengatakan untuk dana bosda selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka pihaknya akan siap menindak lanjuti bersama pemerintah daerah. 

"Terkait guru honor, kami juga sudah sepakat dalam pembahasan kami di DPRD, untuk insentif bagi para guru yang non kontrak, di bantu melalui APBD jumlah 100 ribu perbulan, pasti akan diadakan, itu seperti tahun lalu, di bulab desember atau akhir tahun" jelas Melkianus.

Melkianus memastikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hal-hal yang sangat terkait dengan para guru. Ia juga meminta ketika ada hal-hal yang ingin di sampaikan oleh para guru, sampaikan kepada pihaknya sesuai ketentuan yang ada misal melalui forum audiensi sehingga bisa di selesaikan bersama-sama. 

Kepada bapak / ibu semua, kalau ada hal yang kurang pas di mata, kita bicarakan bersama, kita lakukan audiensi, jangan langsung demo-demo, karena ada jalurnya, PGRI ni kan forum untuk para guru "pesan Melkianus.