Infrastruktur Rusak, Akun berharap Semua Pihak Bekerjasama

SINTANG, - Anggota DPRD Kabupaten Sintang angkat bicara mengenai infrastruktur di perdalaman karena Semakin menurunya kualitas infrastruktur di beberapa ruas utama khususnya jalan poros yang merupakan urat nadi transportasi darat menuju daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil dirasakan membawa dampak negatif terhadap perekonomian dan dunia usaha masyarakat di Kecamatan dan atau Pedesaan di Wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sisoal milik masyarakat, terpantau bahwa beberapa wilayah seperti jalan poros utama transportasi darat antar Kecamatan dan Desa seperti menuju wilayah Ketungau (Perbatasan RI - Malaysia), Serawai, Ambalau, Kayan Hulu (Tebidah), Tempunak dan Sepauk saat ini, bulan Mei 2022 dalam kondisi yang rusak parah. (16-05-2022)

Infrastruktur dimaksud merupakan jalan Negara, bahkan dibeberapa titik terpaksa harus diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat supaya dapat dilalui kendaraan roda 2 (sepeda motor).

Akibat kerusakan infrastruktur transportasi darat seperti ini di khawatirkan akan mengakibatkan sulitnya mobilisasi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pasokan yang terbatas mengakibatkan terjadi kelangkaan sehingga dapat memicu lonjakan harga di daerah pedalaman.

Saat dikonfirmasi senin tanggal (16/05/2022), Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Fraksi Hanura Lim Hie Soen, menyampaikan bahwa untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tetap berusaha agar semua ruas jalan fungsional namun tetap berdasarkan prinsip skala prioritas.

"kita mengalami keterbatasan keuangan, namun tetap berusaha agar ruas jalan utama tetap terjaga fungsionalnya, apalagi sekarang memasuki musim penghujan sehingga akan memperburuk jalan yang ada", ujar Akun.

"selain itu kita juga ada program UPJJ, yang kita pergunakan untuk mengatasi kerusakan dan menjaga agar infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap fungsional", Akun.

"saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas masukan dan aspirasi masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak, mengingatkan Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif mengenai keadaan infrastruktur kita di daerah khususnya di Kabupaten Sintang", pungkas Akun.

Secara umum masyarakat berharap pada Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat sesuai dengan perannya masing-masing, baik pihak Eksekutif maupun Legislatif sebagai penyambung lidah rakyat.